Tertutup Soal Data Covid-19, Gugus Tugas Dinilai Bahayakan Keselamatan Umat

BDKlik.com, – Gugus tugas penanganan Covid-19 Provinsi Bengkulu dinilai tertutup soal data orang positif terpapar Covid-19 di Bengkulu oleh kalangan jurnalis. Bahkan tidak terbukanya gugus tugas soal data pasien positif Covid-19 dianggap dapat mengancam keselamatan umat, salah satunya jurnalis yang masih terjun kelapangan untuk menginformasikan perkembangan kasus corona kepada masyarakat.

Kekecewaan para jurnalis terhadap gugus tugas penanganan Covid-19 Bengkulu bermula pada konferensi pers, Sabtu (10/5/2020). Ketika itu gugus tugas penanganan Corona menyampaikan ada penambahan kasus Covid-19 yang meledak mencapai 23 orang positif corona, sehingga membuat kasus positif Corona Bengkulu menjadi 37 orang yang sebelumnya hanya 14 orang.

Dari pengumuman 23 orang dinyatakan positif corona tersebut ada beberapa data profesi atau riwayat pekerjaan pasien positif yang tak disebutkan oleh tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Bengkulu dan berdasarkan kabar, data yang tidak disebutkan itu merupakan pejabat Polda Bengkulu yang berdasarkan hasil swab positif Corona.

Terkait kabar tersebut, jurnalis yang tergabung dalam group WhatsApp info Covid-19 mencoba mengonfirmasi pihak gugus tugas penanganan Covi-19 Provinsi Bengkulu, namun ironisnya hingga kini konfirmasi tersebut belum direspon. Namun beruntung salah satu pihak kepolisian yang terkonfirmasi positif tersebut berjiwa besar, dan mengaku bahwa dirinya telah diambil sampel swab dan hasilnya dinyatakan positif.

“Lewat Swab, semuanya kan lewat gugus tugas,” katanya seperti dilansir dari RMOL Bengkulu.

Kabar itu spontan memancing reasksi sejumlah jurnalis Bengkulu. Mereka sangat kecewa dengan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bengkulu yang dinilai tertutup dalam informasi penanganan kasus Corona.

Seperti yang dituliskan oleh jurnalis Trans 7, Heri Supandi dalam group WhatsApp Info Covid-19 tersebut. Ia mempertanyakan pasien positif Covid-19 di jajaran Polda Bengkulu. Apalagi pejabat utama Polda Bengkulu kerap berinteraksi dengan insan pers.

“Pak herwan dan pak jaduliwan, apakah benar jajaran polda ada yang terkonfirmasi, soalnya ini ada kaitannya dengan kami wartawan yang selalu lakukan kontak fisik. Mohonlah ini di jelaskan, katanya ada 8 orang yang tidak di publis,” tulis Heri Supandi.

Pertanyaan itupun langsung ditanggapi jurnalis Antara Bengkulu.com, Carminanda, bahwa ia mengaku kaget atas kabar tersebut. “Seriuuus, Siapa yang tahu. Tim gugus tugas tahu tidak ya?,” responnya.

Bahkan, Jurnalis RBTV, Aliantoro juga senada mengucapkan kekecewaanya.

“Kacau ini. Kalau tahu siapa yang positif itu, yang pernah kontak bisa ambil sikap, menyendiri atau tidak test dulu. Tapi, kalau tidak dikasih tahu, terus yang kontak tidak tahu juga, terus dia keluyuran, ditambah lagi dengan keluarganya, dan keluarganya terpapar terus maparkan dengan orang lain. Wajar saja, jumlah positif meningkat,” ucap Ali.

Keresahan para jurnalis ini semakin kuat, mengingat pasien positif covid-19 itu adalah pejabat publik yang kerap berinterkasi dengan para jurnalis di Bengkulu.

Tak tanggung-tanggung, para jurnalis menyarankan Dinkes Bengkulu menggelar rapid test. Sekalipun pengambilan sampel swab para jurnalis yang memiliki riwayat kontak dengan pejabat Polda Bengkulu tersebut.

Itupun sebagai antisipasi dan menutup kecemasan para jurnalis, bahwa mereka tidak terpapar covid-19. Seperti yang dituliskan oleh Yusarman, jurnalis TVRI.

“Usul pak Kadinkes. Kami minta terkhusus yang pernah interaksi dengan yang bersangkutan positif untuk di rapid sekalian swab agar bisa meyakinkan kami ini baik-baik saja,” tutup Yus.

Diketahui, sebelumnya pihak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkulu sudah melayangkan surat kepada pihak Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terkait keterbukaan data covid-19 di Bengkulu namun Dinas Kesehatan menyatakan data covid-19 tidak bisa dibuka ke publik.

Perlu diketahui, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menegaskan jika mengungkap identitas orang terinfeksi virus corona tidak bertentangan dengan hukum. Sebab, saat ini telah terjadi pandemi Covid-19 secara global.
Walaupun kerahasiaan data pasien diatur dalam empat undang-undang (UU) Lex Specialis yaitu pertama, pasal 48 UU Praktik Kedokteran, kedua Pasal 57 UU Kesehatan, ketiga diatur pasal 38 UU RS, dan terakhir diatur di pasal 73 UU 36 tetapi peraturan menteri kesehatan (permenkes) nomor 36 tahun 2012 yang menyatakan rahasia medis bisa dibuka atas nama kepentingan umum. Karena itu IDI meminta pemerintah membuka identitas pasien untuk kepentingan umum. (461)