Tersangka Penipuan Rp 1 Miliar yang Dijamin Rohidin Bilang Dirinya Kooperatif, Polda : Tidak Benar Itu

BDKLIK.com, – Herawansyah, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Seluma yang jadi tersangka kasus dugaan penipuan Rp 1 miliar dengan korban Mantan Kepala Dinas PUPR Kepahiang Ismail Hakim baru saja membantah pernyataan Direktur Reskrimum Polda Bengkulu, Kombes Pol Tedy Suhendyawan Syarif yang mengatakan bahwa dirinya tidak patuh wajib lapor sebagai tahanan Kota atas kasus tersebut.

Herawansyah saat mendatangi Polda Bengkulu pasca mencuatnya berita pernyataan pihak Polda Bengkulu di media itu mengaku kepada wartawan bahwa dirinya sudah hampir setahun lebih lapor di Polda Bengkulu.

“Saya sudah hampir setahun lebih wajib lapor disini. Terakhir kemarin saya bilang ke penyidik, gimana pak saya sudah setahun lebih wajib lapor, saya datang terus. Penyidiknya bilang karena lihat saya inu mau makan juga. Waktu itu saya diluar Kota, penyidiknya bilang waktu itu bilah, iya lah pak katanya, karena rumah bapak dekat. Kalau suatu saat nanti ada apa-apa, bapak dipanggil, silahkan saja. Saya bilang gitu, karena ini sudah berjalan empat tahun, 2019, 2020, 2021, 2022 empat tahun, belum ada tegak perkaranya. Jadi itu saya jelaskan, jangan sampai simpang siur. Dan nanti juga bertemu, klarifikasi ini kepada pak Dirmum terkait masalah ini, biar tidak simpang siur,” kata Herawansyah,” kata Herawansyah, Senin (3/1/2022).

Herawansyah mengakui kedatangannya tersebut koordinasi dengan pihak Polda Bengkulu.

“Sudah (koordinasi) kaget, mereka juga kaget, orang mereka si ini kok yang bilang. Mungkin sudah terlalu lama, bilang, saya bilang gimana saya ini, udahlah, bapak gak usah datang dulu. Hujan-hujan waktu itu habis lebaran, ngulang lagi nanti katanya, kalau dibutuhkan dipanggil dan itu sudah empat tahun,” ungkap Herawansyah.

Herawansyah melanjutkan”tadi saya sudah ketemu Jatanras dan perwira sudah saya sampaikan, saya juga mau ketemu pak Dir saya nyampaikan bahwa, saya kooperatif, datang terus. Hujan-hujan datang. Waktu saya berada di Jawa juga datang, tidak ada cerita saya tidak datang, karena saya tahu hukum.
Kalau soal apa yang terjadi dengan saya itu saya biasa-biasa saja dulu tu, sudah kejadian ya udah, jadi gak ada cerita lain, aku gak mau jadi polemik-polemik silahkanlah, kalau nanti ketemu pak Dir mau saya jelasi biar tidak timbul berita yang enggak-enggak,” tukas Herawansyah.

Namun, pernyataan Herawansyah tersebut dibantah telak oleh Direktur Reskrimum Polda Bengkulu Kombes Pol Tedy Suhendyawan Syarif yang menegaskan bahwa pernyataan tersangka tidak benar.

“Tidak benar itu, kalau dia (tersangka) patuh, pasti ada absensinya itu, ada fotonya. Saya tanya sama anggota tidak pernah datang lagi. Tanggal 7 Oktober 2018 dia (tersangka) permohonan dari Plt Gubernur untuk tidak ditahan sudah berapa tahun itu,” jelas Tedy saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (3/1/2022).

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam perkara ini, Polda Bengkulu tahun 2018 lalu telah menetapkan dua tersangka yakni Mantan Kadis PU Seluma Herawansyah dan Adip yang kala itu ditetapkan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasus ini penyidikannya sempat mandeg dan berjalan lagi semasa Direktur Reskrimum Polda Bengkulu dijabat Kombes Pol Suhendyawan Syarif.

Seharusnya tersangka Herawansyah sudah ditahan penyidik, namun urung lantaran Herawansyah dijamin Rohidin Mersyah yang 2018 lalu masih menjabat Plt Gubernur Bengkulu. Tersangka Herawansyah yang juga mantan napi korupsi kasus jalan di Kabupaten Seluma hingga saat ini masih berkeliaran bebas.

Tak tanggung-tanggung, dalam surat jaminan yang didapat media, ini Rohidin menjamin Herawansyah dengan surat berkop Gubernur Bengkulu dan ditandatangani Rohidin Mersyah sebagai Plt Gubernur Bengkulu.

Surat itu nomor: 182/744/B.2/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu selaku penyidik.

Di dalam surat itu, Rohidin sebagai Plt Gubernur Bengkulu menyatakan, menjamin Herawansyah selaku tersangka karena sedang melaksanakan tugas pemerintah dalam hal judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Judicial review itu menyangkut Undang-undang nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Rohidin juga memberi tugas pemerintahan lainnya kepada Herawansyah yang kala itu belum lama bebas menjalani pidana penjara kasus korupsi jalan di Kabupaten Seluma. (461)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com