September 25, 2020

Surati Polda, Kuasa Hukum Minta Segera Tetapkan Tersangka Baru Kasus Setwan Seluma

BDKlik.com, – Seperti diketahui bersama, Polda Bengkulu telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Kendaraan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma tahun 2017 yakni mantan PPTK, Fery Lastoni dan mantan Bendahara, Samsul Asri. Bahkan keduanya telah di vonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, waktu itu Fery Lastoni di vonis 1 tahun 4 bulan penjara, sedangkan mantan Bendahara, Samsul Asri di vonis hukuman 1 tahun penjara.

Berdasarkan fakta persidangan waktu itu, diduga masih ada sejumlah pihak yang terlibat didalamnya, oleh karena itu, Kuasa Hukum Fery Lastoni yakni Made Sukiade meminta pihak Polda Bengkulu untuk segera menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut dan mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya sehingga yang terlibat didalamnya dapat mempertanggungjawabkannya berdasarkan hukum yang berlaku.

Made Sukiade saat diwawancarai di Kantornya, Rabu (10/6/2020) mengatakan, permintaan penetapan tersangka baru kasus tersebut, pihaknya telah mengirim surat ke Polda Bengkulu. Surat kedua tersebut juga ditembuskan ke sejumlah pihak diantaranya, KPK, Kejagung, Kapolri, Kapolda Bengkulu, Propam Polda Bengkulu, Irwasda Polda Bengkulu dan Irwasum Mabes Polri serta Asisten Pengawasan Kejati Bengkulu.

“Saya yakin, pihak Polda Bengkulu akan mengusut tuntas kasus ini sampai ke akarnya. Untuk surat yang sudah kita kirim kita tunggu hingga pertengahan Juni dan jika tidak ada tindak lanjut maka akan kita bawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” jelas Made Sukiade.

Made Sukiade menilai, tidak ada kendala lagi bagi Dirreskrimsus Polda Bengkulu untuk menunda penetapan tersangka baru dalam kasus tersebut karena semua sudah terbukti di persidangan mantan PPTK dan bendahara waktu itu, dimana ada 7 orang yang terlibat 3 diantaranya unsur Pimpinan DPRD Seluma periode 2014-2019 dan 4 merupakan pejabat struktural Setwan Seluma. Namun menurutnya yang paling bertanggungjawab dan andil besar dalam perkara ini adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Sekwan, Kabag Keuangan, Kabag Verifikasi dan Kabag Urusan Dalam.

“Kalau unsur pimpinan hanya menikmati, sehingga juga harus bertanggungjawab dan diproses hukum.
Walaupun semua Kerugian Negara Rp 1,1 miliar lebih telah dikembalikan, namun ini tidak
menggugurkan proses hukum. Karena pengembalian kerugian negara ini dilakukan saat perkara ini naik ke tahap penyidikan bahkan dikembalikan usai penetapan mantan PPTK dan Bendahara sebagai tersangka pada Oktober 2019 lalu. Saya yakin dan percaya Polda Bengkulu komitmen mengusut dan menuntaskan perkara ini. Karena sebelumnya pihak Dirreskrimsus juga telah mengeluarkan staetmen ada tujuh tersangka yang akan ditetapkan menyusul mantan PPTK dan Bendahara,” kata Made.

Sementara, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Kombes Pol. Deddy Setyo Pranoto mengatakan, perkara tersebut masih berlanjut, tetapi untuk penetapan tersangka masih akan dievaluasi lagi, sebab unsur pimpinan yang menjabat saat itu yang menerima anggaran BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas tidak mengetahui sumber atau asal usul anggaran tersebut. Pihaknya komitmen mengusut tuntas perkara ini. Namun pihaknya juga harus teliti, sehingga harus dilakukan pendalaman dan evaluasi lagi, sebelum dilakukan penetapan tersangka tambahan yang terlibat dalam korupsi anggaran BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas di DPRD Seluma tahun 2017 tersebut.

“Kan yang unsur pimpinan 1,2 dan 3 itu walau menerima mereka tidak mengetahui asal usul anggaran tersebut, sehingga ada yang terlibat langsung dan memang harus bertanggungjawab. Sehingga ini akan kita evaluasi dan dalami lagi, sebelum kita lakukan gelar perkara penetapan tersangka. Jadi mohon bersabar, kita akan mengusut dan menuntaskan perkara ini. Siapapun yang terlibat, pasti akan kita tetapkan sebagai tersangka,” terang Deddy Setyo Pranoto. (461)