September 19, 2020

Simalakama Pengujian Perppu di Indonesia

BDKLik.Com,-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak seharusnya menimbulkan penolakan dan rasa ketidakadilan dalam masyarakat, karena Perppu ialah pedang terakhir yang dijunjung untuk menyelamatkan negara dan rakyat nya di tengah ihwal kegentingan. Sayangnya, alih-alih menyelamatkan kesejahteraan rakyat, beberapa Perppu justru kerap kali dirasa mengebiri hak-hak konstitusional dan citra konstitusi, sehingga polemik pengujian Perppu sudah bukan lagi hal baru di Indonesia.

Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 secara konstitusional mengatakan Presiden memiliki hak untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang apabila terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Adapun makna dari pada hal ihwal kegentingan memaksa ini dipertegas oleh Prof. Bagir Manan dalam buku nya Lembaga Kepresidenan (1999) yang menyatakan bahwa unsur “kegentingan yang memaksa” harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu: (1) Ada krisis (crisis), yaitu suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (a grave and sudden disturbunse) dan (2) Kemendesakan (emergency), yaitu apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu. Atas unsur itu lah maka secara konstitusional Presiden dapat menggunakan kewenangannya mengeluarkan Perppu. Namun, sayangnya tidak semua Perppu dirasakan manfaat keadilannya di tengah masyarakat, beberapa Perppu justru dirasa mencidrai hak-hak konstitusional, sehingga pada 2009 muncul perdebatan baru dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk pertama kalinya Mahkamah Konstitusi mendapatkan permohonan pengujian Perppu dengan Nomor Perkara 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun pada pokoknya amar putusan menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima atas dasar permohonan bersifat kabur (obscuur) dan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). Namun secara formil, perkara ini justru mendapat tanggapan menarik dari 8 Hakim Konstitusi yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian terhadap Perppu di Indonesia.

28 April 2020, polemik pengujian Perppu di Mahkamah Konstitusi ini pun terjadi lagi, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang baru saja di undangkan telah mendapatkan respon negatif dari masyarakat, sehingga berakibat timbulnya 3 permohonan yang di ajukan kepada Mahkamah Konstitusi terkait Perppu tersebut dengan nomor perkara 23/PUU-XVIII/2020, 24/PUU-XVIII/2020, dan 25/PUU-XVII/2020. Pertanyaan nya, apakah secara formil Perppu ini dapat diterima dan di uji oleh Mahkamah Konstitusi hingga pada ranah materiil dengan merujuk pada pertimbangan putusan terdahulu?

Prof. Maria Farida dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan (2007), mengatakan bahwa Perppu adalah peraturan pemerintah yang menggantikan undang-undang, maka materi muatannya sama dengan materi muatan undang-undang. Begitupula dengan apa yang didalil kan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dalam pertimbangnnya Mahkamah Konstitusi mendalilkan bahwa Perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945.  

Dari pertimbangan tersebut dapat kita tangkap secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi berdalil bahwa Perppu dan Undang-Undang memiliki kesamaan, karena sama-sama merupakan undang-undang dalam arti materil dimana norma-norma di dalamnya mengikat setiap orang secara umum sejak diberlakukakan oleh penguasa. Tapi faktanya, semua peraturan perundang-undang yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 juga merupakan undang-undang dalam arti materiil, artinya secara tidak langsung pula Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan lainnya juga merupakan kompetensi Mahkamah untuk menguji, hal ini tentu sangat jauh melesat dari apa yang di citakan dalam konstitusi. Pengujian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia telah di atur secara tegas dalam UUD NRI 1945, begitupula pengujian terhadap Perppu, Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa untuk menguji kepastian hukum sebuah Perppu haruslah dilakukan dalam sidang DPR atau disebut dengan political review untuk kemudian disahkan sebagai undang-undang atau justru ditolak, ketika DPR menyetujui Perppu yang diajukan dan berlaku sebagai undang-undang maka barulah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji nya. Namun, ketika Mahkamah Konstitusi berdalih berwenang untuk menguji Perppu sebelum mendapat persetujuan DPR, bukan kah artinya Mahkamah yang di agung kan sebagai guardian of constitution justru mencidrai hakikat konstitusi itu sendiri dengan melampaui kewenangannya dan menyampingkan kewenangan lembaga lain?

Prof. Mahfud MD, dalam oncursing opinion nya yang mengatakan bahwa seiring perkembangan ketatanegaraan dan pengujian Perppu ini maka penafsiran atas isi UUD NRI 1945 tidak hanya bertumpu pada original intent, tafsir historik dan tafsir gramatik, melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis, sehingga Mahkamah Konstitusi dibenarkan untuk melakukan judicial review terhadap Perppu. Pertanyaannya, penafsiran sosiologis seperti apa yang menghasilkan suatu tafsiran yang justru jauh melesat dari hakikat norma nya? Sebagai the last interpreter of constitution seharusnya Mahkamah lebih memperhatikan prinsip nomokrasi yang dianut Indonesia, pilar pembatasan kekuasaan dan prinsip check and balances harus tetap di junjung tinggi.

Selanjutnya, akan timbul lagi pertanyaan, jika pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah bentuk pelampauan kekuasaan, lantas bagaimana nasib masyarakat yang hak-hak konstitusionalnya tercidrai sebelum dilakukannya political review terhadap Perppu? Hal ini lah yang menjadi buah simalakama, Perppu yang seharusnya menyelesaikan masalah justru seolah-olah menjadi senjata pemerintah disaat keadaan darurat melanda. Bahkan Mahkamah Konstitusi yang berniat baik, justru terlihat berkhianat.

Sudah merupakan keniscayaan untuk dilakukannya amandemen terbatas terhadap konstitusi kita, khususnya mengenai kedudukan Perppu dan penegasan kewenangan peradilan judicial review di Indonesia. MPR sudah saatnya responsif dengan problematika ketatanegaraan yang ada saat ini agar hakikat nomokrasi terlaksana dengan hikmat. Sebagaimana yang dikatakan oleh KC Wheare dalam bukunya Modern Constitution (1966) bahwa konstitusi sebagai resultante atau kesepakatan politik yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan situasi tertentu, yang artinya isi konstitusi harus selalu sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat, karena itu dapat diubah melalui resultante baru jika situasi dan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya berubah.

 Penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi memang merupakan tindakan responsif yang baik, tapi akan menjadi keliru ketika penafsiran tersebut justru saling tabrak-menabrak antar norma yang ada. Seharusnya kita tidak perlu memaksakan kehendak dengan mencidrai hakikat norma dalam konstitusi, karena sejatinya konstitusi bukanlah kitab suci, tidak perlu takut untuk melakukan perubahan selama nilai-nilai Pancasila dan pengakuan kedaulatan rakyat bercita nomokrasi tetap terkandung di dalamnya.

Cici Meliana Zaita, S.H., 06 Mei 2020.