September 24, 2020

RECEH Bahas Perselisihan Hasil Pemilu

BDKlik.Com, – Komunitas Republik Cerdas Hukum (Receh) adalah salah satu komunitas literasi bagi mahasiswa-mahasiswa di Kota Bengkulu untuk berdiskusi membahas mengenai isu-isu hukum yang terjadi saat ini. Berdirinya komunitas ini dilatar belakangi oleh maraknya isu hukum di Indonesia yang sangat kontroversial di masyarakat serta rendahnya budaya diskusi di tataran mahasiswa terkhususnya mahasiswa hukum. Diskusi perdana yang diselenggarakan oleh Receh pada Jumat malam (14/08/2020) mengangkat tema “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Sudah Idealkah?”

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya, Yagie Sagita Putra, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu), Putra Perdana A.S, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu), Awang Konaevi, S.H. (Penulis buku Transisi Demokrasi), dan Ilham Kurniawan Ardi, S.H (Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia) dengan dimoderatori oleh Alam Syahri, S.H. Turut hadir puluhan peserta yang didominasi para mahasiswa hukum serta masyarakat.

Salah satu koordinator dalam acara tersebut, Muhammad Dhafa Panji mengatakan, kegiatan diskusi ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk bebas berpendapat, berekspresi, dan juga mengungkapkan pikirannya sekaligus bisa menuangkan ide, konsep, maupun gagasan mengenai persoalan hukum yang terjadi.

Yagie Sagita Putra, S.H., M.H. dalam materinya menyampaikan bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini adalah salah satu sengketa dalam pemilu. Sampai saat ini, dengan banyaknya sengketa PHPU yang telah terjadi, bisa dikatakan PHPU belum ideal, karena untuk membuktikannya dibutuhkan suatu indikator yang baik, salah satunya dengan menggunakan kajian komparasi yaitu dibutuhkannya informasi, pandangan-pandangan ahli serta dengan melihat perbandingan dengan negara lain yang menganut sistem demokrasi serupa,kemudian baru bisa kita nilai sukses atau idealnya suatu negara menyelenggarakan demokrasi konstitusional.

Sementara itu, Ilham Kurniawan Ardi, S.H. mengatakan, bahwasanya pada prinsipnya, pemilihan umum merupakan alat untuk memilih siapa yang meneruskan roda kepemimpinan di pemerintahan, menjalankan prinsip kedaulatan rakyat, serta mengejawantahkan hak-hak dasar yaitu kebebasan memilih. Proses Pemilu harus dipahami secara sakral, dalam artian ada standar khusus konstitusional yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBERJURDIL). Namun, pada faktanya, misalnya dalam Pilpres, tidak ada satu pun PHPU Pilpres yang diputuskan dengan dalil menerima sebagian ataupun sepenuhnya, hampir semuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ada hal yang tidak dapat disentuh. Misal ada pelanggaran yang tidak diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, seperti netralitas ASN, hak dan kewajiban tim sukses. Artinya sebenarnya ada kecurangan, tetapi tidak dilihat oleh MK. Oleh karena itu, seyogyanya hal tersebut bisa dikonstruksikan kecurangan (fraud) hal-hal yang politis tersebut,” jelas Ilham.

“Begitu pun halnya perihal jangka waktu penyelesaian PHPU oleh Mahkamah Konstitusi, diantaranya selama 14 hari dalam Pemilihan Presiden, 30 hari untuk pemilihan anggota legislatif, serta 45 hari untuk pemilihan kepala daerah. Pertanyaannya kenapa dibeda-bedakan? Padahal urgensi dari ketiga hal tersebut sama pentingnya yaitu untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat,” Imbuh Ilham.

Sedangkan menurut Putra Perdana A.S, S.H., M.H dimanapun tidak ada pemilihan umum yang bersih, problem utama pemilu pasti ada kecurangan yang tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tapi hampir semua pihak melakukan kecurangan. Disisi lain, Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan, hanya bisa menerima legal standing pemohon yang hasil suaranya berpengaruh secara signifikan.

“Memang terlalu besar harapan kita bahwa MK mampu menyelesaikan semua perkara yang ada, karena dalam perselisihan hasil pilpres misalnya, MK hanya dibatasi waktu selama 14 hari. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sekarang, Bawaslu juga diberikan wewenang dalam penindakan pelanggaran pemilu, selain melakukan pengawasan,” beber Putra.

Awang Konaevi, S.H. dalam tanggapan diskusinya, berpendapat bahwa pada marwahnya, Mahkamah Konstitusi hadir untuk menjaga kedaulatan rakyat, karena sistem pemilu kita dinilai masih belum sempurna, maka MK berusaha mengadili perkara-perkara yang ada. Meskipun saat ini, sistem demokrasi masih dipenuhi oleh kecurangan-kecurangan, namun kita tetap optimis bahwa demokrasi dengan sistem pemilu yang seperti sekarang masih menjamin kedaulatan rakyat.

Penyelenggara mengakui, bahwa Diskusi Receh ini tidak mengharuskan adanya suatu kesimpulan yang disepakati bersama, mengingat tujuan diadakannya diskusi ini adalah untuk melihat persoalan-persoalan dan isu tentang hukum dari berbagai perspektif yang ada sehingga biarkanlah para peserta menyimpulkan sendiri berdasarkan pandangannya terhadap isu tersebut.

Komunitas Republik Cerdas Hukum (RECEH)