PN Kepahiang Tolak Pembatalan Putusan BANI

BDKLIK.com, – CV Artha Swastika melalui Kantor Kuasa Hukumnya Hilman Winoto dan Partners mengajukan penyelesaian hutang terhadap Dinas PU Kepahiang di Badan Arbitrase Indonesia (BANI) dengan nomor perkara 43079/XII/ARB-BANI/2020 akhir tahun 2020.

Terhadap permasalahan hutang tersebut, pada 16 September 2021, BANI menghukum Dinas PU Kepahiang untuk membayar pokok hutang, denda dan biaya perkara yang dibayarkan seluruh perkara yang dikeluarkan CV. Artha Swastika.

Tidak terima atas putusan BANI yang mengharuskan Dinas PU Kepahiang harus membayar hutang kepada CV Artha Swastika, tanggal 7 Desember 2021, Dinas PU Kepahiang melalui kuasa hukum Biro Hukum Pemkab Kepahiang melakukan upaya hukum gugatan/permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional indonesia (BANI) nomor 43079/XII/ARB-BANI/2020 tanggal 16 September 2021 yang diregistrasi dengan no perkara 7/PDT.G/ 2021/PN KPH.

Namun pada 7 Januari 2022 Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang memutuskan menolak gugatan Dinas PU kepahiang dan mengakomodir putusan BANI. Maka atas ditolaknya gugatan tersebut Dinas PU Kepahiang harus membayar apa yang telah diputuskan oleh BANI kepada CV. Artha Swastika.

Bahwa, sebagaimana Undang-undangan nomor 30 tahun 1999, putusan BANI bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat bagi para pihak.

Bahwa, atas ditolaknya gugatan Dinas PU Kepahiang oleh Pengadilan Negeri Kepahiang, maka putusan BANI tersebut secara langsung berkekuatan hukum tetap dan dalam waktu 30 hari sejak putusan Pengadilan Negeri Kepahiang dapat dimintai pelaksanaan eksekusinya melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat.

“Kami selaku kuasa hukum dari CV Artha Swastika masih menunggu itikad baik dari Dinas PU Kepahiang untuk melaksanakan isi putusan BANI tersebut dengan sekarela yang putusannya dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa,” kata Hilman Winoto, Sabtu (8/1/2022).

Hilman Winoto menambahkan, apabila dari Dinas PU Kepahiang tidak ada itikad baik untuk melaksanakan isi putusan, maka pihaknya akan mengambil langkah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mengajukan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan BANI. (461)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com