Omnibus Law Melawan Konstitusi? Antara Substansi dan Prosedural

BDKlik.Com,-Indonesia tidak boleh angkuh dan pongah apalagi menafikkan pondasi dasar yang telah dibangun para Founding Fathers kita yang mempertahankan dan menegaskan betapa pentingnya  nilai-nilai kemandirian,  Berdaulat dalam bidang Politik, Berdikari dalam Ekonomi, Berkepribadian dalam Kebudayaan sementara dengan semangat nya pula kita akan menggantungkan diri kita pada iklim investasi asing.

(Errare humanum est, turpe in errore perseverare (membuat kekeliruan itu manusiawi,namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan ).

Kita harus menghargai sikap Pemerintah melalui Presiden RI Joko Widodo memerintahkan untuk menunda pembahasan RUU Omnibus Law Klaster Cipta Kerja, Presiden dan DPR sepakat untuk menuda sementara Pembahasan RUU klaster tenaga kerja tersebut, Presiden mengungkapkan dengan penundaan tersebut pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan. Tentu disinilah kesempatan kepada kita sebagai warga negara untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait sebagai masukan-masukan penting terhadap para pemangku kepentingan

Membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan . dalam situasi saat ini nampaknya asas ini memang harus direnungkan oleh warganegara apalagi oleh negara termasuk Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Eksekutif Negara, bukan hanya atas situasi pandemi Covid-19 tetapi juga untuk perjalanan Demokrasi Konstitusional negeri ini, masih teringat dalam ingatan kita Ketika bangsa ini sibuk membahas Kontrak Karya PT.Free Port Indonesia, pada waktu itu ingat betul ketika menyaksikan salah satu tayangan televisi swasta Prof.Dr.Moh.Mahfud MD (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) yang saat ini menjabat sebagai Menkopolhukam menyatakan bahwa atas kontrak itu kita harus mengakui bahwa penyelesaian masalah ini (Free Port) sulit karena memang kita memiliki kesepakatan sebagai produk hukum yang mengatur peranjian antara negara Indonesia dengan Free Port yang mengikat kita sendiri.

Dalam konsep perjanjian itu kekeliruan kita yang pertama adalah membuat jatuh eksistensi kedaulatan negara kita akan SDA yang kita miliki sehingga dalam dialog imajiner nya kita pun pernah bertanya manakah lebih kuat Konstitusi kita melawan Kontrak Karya PT.Free Port tersebut?. Itu hanya bagian perenungan Kembali akan sejarah perjalanan bangsa ini, jika dikaitkan dengan hadirnya produk hukum yang dikenal dengan sapu jagad Omnibus law.

Tentu dalam seluruh dinamikanya kita harus menghargai sikap pemerintah namun disatu sisi pertanyaan yang muncul kemudian apakah kita ingin kekeliruan semacam itu terulang Kembali di negeri ini? Tentu tidak. Menjadikan Indonesia sebagai 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia. Nampaknya menjadi semangat yang menggebu-gebu bagi pemerintah untuk untuk mewujudkannya, dengan harapan akan adanya “gelombang investasi” guna mempercepat proses pembangunan. Permasalahan tumpang-tindih berbagai regulasi dan ketidak harmonisan undang-undang sektoral menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim  investasi yang ramah bagi para investor. Atas dasar itu lah kemudian, deregulasi  perlu dilakukan. Banyak peraturan perundang-undangan hendak dipangkas, dirubah, bahkan bila perlu membuat norma baru yang belum ada UU sebelumnya melalui satu UU sekaligus yang dipopulerkan dengan gagasan Omnibus Law.

Tujuannya sendiri dalah untuk memberikan iklim investasi yang ramah mulai dari penyederhanaan urusan perizinan, kemudahan persyaratan, dan proses yang dipercepat bagi para pelaku bisnis baik domestik ataupun asing di Indonesia

Mungkinkah pemerintah punya niatan membentuk produk hukum yang menyengsarakan rakyatnya? Kita tidak pernah bermimpi seburuk itu dalam membangun negara ini dan kita yakinkan dalam semangat kebangsaan hal itu tidak mungkin terjadi, namun, dengan niatan baik mungkinkah pemerintah mengalami kekeliruan dalam membuat produk hukum sehingga kita terjebak dengan regulasi yang kita buat sendiri? jawabnya sungguh mungkin, karena kita pernah mengalami hal tersebut dalam sejarah perjalanan bangsa ini yang membuat negara ini seolah kehilangan wibawanya.

Maka wajar kemudian, ketika sebelumnya pembahasan omnibus law ini dipercepat dengan semangat yang terkesan terburu-buru menimbulkan tanda tanya kritis masyarakat, apa sesungguhnya yang dibawa oleh politik hukum omnibus law ini?. Karena kita tidak ingin produk hukum itu hanya indah dalam konsideran namun ekonomisentris dalam norma yang tak mensejahterakan seluruh rakyatnya?

Beberapa Catatan Terkait Prosedur dan Substansi hadirnya Omnibus Law

Menurut penjelasan UU No.12 Tahun 2011  sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, suatu undang-undang yang dibentuk untuk mengubah muatan undang-undang lain secara konvensi kenegaraan : Undang-undang dengan tema yang sama  dan usul undang-undang itu tetap sama haruslah menambahkan kata “perubahan’’ Dalam konsep Omnibus law berlaku tiga hal yakni pengubahan, penghapusan, dan penambahan pasal sekaligus, namun hadrinya Omnibus Law adalah sebagai suatu produk hukum baru dalam RUU Omnibus Law.

Munculnya Pasal yang bertentangan dengan semangat Demokrasi Konstitusional

Pasal 166 RUU Cipta Kerja menjelaskan bahwa Peraturan Presiden bisa membatalkan Peraturan Daerah dan Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang menyatakan yang mengatur bahwa Peraturan Pemerintah dapat digunakan untuk mengubah Undang-undang.

Hal ini jelas bertentangan dengan konstitusi, karena telah jelas kita desain kekuasaan peradilan untuk menguji pasal yang ada dalam UU terhadap UUD (Sebagai batu uji) dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang dilakukan pengujian terhadap UU (Sebagai batu uji) oleh Mahkamah Agung pembatalannya. Bukan oleh Pemerintah itu sendiri. Hal ini sejalan degan putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIV pada 2016, yang menegaskan bahwa peraturan daerah hanya bisa dicabut oleh Mahkamah Agung.

 Pasal 170 RUU Cipta Kerja bertuliskan yang mengatur bahwa Peraturan Pemerintah dapat digunakan untuk mengubah Undang-undang membuat wibawa pemerintah jatuh, sebab bagaimana mungkin peraturan dibawah mengatur peraturan yang ada diatasnya. Hal inilah yang kemudian membuat ranah perdebatan akan sibuk membahas hal-hal yang bersifat prosedural, seharusnya kita sibuk berdebat terkait dengan substansial Undang-undang tersebut.

Beberapa pasal mati yang dihidupkan Kembali

Mahkamah Konstitusi sebagai the final interpreter of constitution and the guardian of democracy, harus menjaga dan memastikan Kedaulatan Konstitusi agar norma pelaksana yang ada dibawahnya tetap sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun pemerintah justru menciderai semangat Demokrasi Konstitusional tersebut dengan menghadirkan norma yang telah dibatalkan oleh MK, sekalipun ini kemudian akan dikoreksi oleh DPR namun tak baik terus menerus mempertahankan kekeliruan. Adapun Pasal yang coba dihidupkan Kembali diantaranya adalah :

Pertama, Pasal 65 Ayat (7) UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan yang telah dibatalkan oleh Putusan MK 27/PUU-IX/2011

Kedua, Pasal 10 ayat 2 UU 30 Tahun 2009Tentang Ketenagalistrikan tentang BUMD yang telah dibatalkan oleh Putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 K arena bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

Ketiga, Pasal 54 ayat 1 UU No 30 tahun 2014 Tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh Putusan MK No 58/PUU-XII/2014 Kembali diatur dalam pasal 43 Ciptaker

Keempat, Pasal 22 UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penenaman Modal yang telah dibatalkan oleh Putusan MK No 21,22/PUU-V/2007 bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945

Kelima, Pasal 1 angka 23 UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dibatalkan oleh Putusan MK No 36/PUU-X/2012 Junto Putusan MK No 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No 11/PUUV/2007.

Keenam, Pasal 251 ayat 1, 4, dan 5 UUNo 23 Tahun 2014 Tentang Pemda terkait pembatalan Perda yang telah dibatalkan oleh Putusan MK No 56/PUU-XIV/2016 junto Putusan MK No 137/PUU-XIII/2015

Ketujuh, Terkait Putusan MK 3/PUU-VIII/2010 terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Membatalkan/menafsirkan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71, dan Pasal 75. Hanya Pasal 19 angka 22 dan Pasal 50 yang ditindaklanjuti.

Kedelapan, Pasal 6 ayat (1) huruf e UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah dibatalkan oleh putusan MK No 10/PUU-X/2012

Dalam sisi perjuangan keberlanjutan ekologis

Menurut kajian Ribut Lupiyanto dalam Situs Berita Lingkungan hidup MONGABAY.COM ada beberapa poin penting yang harus dipahami terkait dengan aspek penting keberlanjutan ekologis.

Pertama, dihapusnya ketentuan Pasal 1 angka 22 dan pasal 1 angka 35 yang menghapuskan Upaya Penegelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), serta mengubah rumusan kewajiban industri mendapatkan “izin lingkungan” menjadi “Persetujuan Lingkungan”

Kedua, dihapusnya ketentuan pasal 1 angka 35 tentang Sembilan kriteria usaha yang berdampak penting.

Ketiga, diubahnya ketentuan pasal 24 terkait dengan AMDAL (Analaisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang menunjuk pihak ketiga dalam uji kelayakan Lingkungan Hidup.

Keempat, diubahnya ketentuan pasal 26 dalam penyusunan amdal yang menghilangkan peran pemerhati lingkungan hidup dan/atau masyarakat yang terpengaruh, menjadi hanya masyarakat yang terdampak.

Kelima, dihapusnya ketentuan  pasal 29, 30, 31 mengenai Komisi Penilai Amdal.

Keenam, diubah nya penegasan pasal 39 UUPLH akan akses masyarakat terhadap kelayakan lingkungan hidup PPLH.

Ketujuh, diubahnya ketentuan ,pengawasan dan sanksi administratif  yang seluruhnya dijalankan oleh pemerintah pusat, seperti perubahan Bab XII pasal 72 hingga 75.

Kedelapan, diubahnya ketentuan pasal 76 yang meniadakan  jenis-jenis sanksi administratif. Delegasi kepada peraturan pemerintah hanya akan berisi tata cara pengenaan sanksi tersebut.

Kesembilan, tidak ada celah atau pintu masuk bagi warga negara menggugat lembaga lain yang merusak lingkungan seperti tercantum dalam pasal 93 UU PPLH, sebagai konsekuensi dihapusnya izin lingkungan.

Terlepas dari itu, demikian halnya berkaitan dengan sektor pertambangan, perkebunan, eksistensi hutan lindung, perikanan, dan bahkan ruang impor bebas, tak lepas dari pro dan kontra. Disinilaah kemudian agar dalam berjalannya suatu produk hukum menciptakan keadilan haruslah meyemibangkan antara substansi dan prosedur berjalan beriringan. Dengan begitu banyak nya jumlah pasal dalam Omnibus Law maka wajar kemudian sebagai warga negara mengingatkan para pemimpinnya untuk tetap pada nilai-nilai pertangungjawaban konstitusional pemimpin kepada warga negara bahkan kepada Tuhan nya. Pemerintah dan DPR harus terbuka dalam menerbitkan suatu produk hukum, Sekali lagi kita sama-sama ingin Bangsa Indonesia Berdaulat Secara Politik, Berdikari dalam Ekonomi, namun tetap Berkepribadian dalam kebudayaan, itulah semangat Politik Pancasila, semangat Hukum Pancasila, bahkan Semangat Ekonomi Pancasila.

Oleh : Sudi Sumberta Simarmata (Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu)

Leave a Reply