September 24, 2020

Negara Hukum Indonesia : Menyoal Salus Populi Suprema Lex Esto

BDKlik.Com,-Salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum ertinggi) adalah adagium hukum lama yang dikenalkan pertama kali oleh filsuf berkebangsaan Italia bernama Cicero. Belakangan ini, di tengah menghadapi pandemi Covid-19, istilah tersebut kembali populer karena acapkali dikutip dan diucapkan oleh pejabat negara, akademisi, bahkan praktisi. Lalu bagaimanakah keberlakuan asas tersebut dalam negara hukum Indonesia ?

Secara mendasar mengenai negara hukum, Mahfud MD dalam bukunya Membangun politik hukum menegakkan konstitusi, mengemukakan bahwa ada dua tradisi dan sistem yang melahirkan konsepsi negara hukum, yaitu tradisi Eropa Continental dengan civil law yang menekankan pada hukum tertulis dengan tekanan pada kepastian hukum, negara hukumnya disebut sebagai rechtsstaat dan tradisi Anglo Saxon dengan common law yang menekankan pada yurisprudensi guna mencapai penegakan rasa keadilan, negara hukumnya disebut sebagai the rule of law (). Diluar dari dua sistem tersebut di atas, ada pula beberapa literatur yang menyebutkan sistem negara hukum islam, negara hukumnya disebut nomokrasi islam.

Konsepsi negara hukum Indonesia yang dulu dikesankan menganut rechtsstaat sekarang dinetralkan menjadi negara hukum saja, tanpa label rechtsstaat yang diletakkan di dalam kurung penjelasannya. Dalam penjabaran batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum, prinsip negara hukum ini perumusannya lebih netral jika dibandingkan dengan penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen, karena pada saat itu masih dipengaruhi pemikiran “civil law system” yang notabennya berasal dari Eropa Continental yang menganut ajaran “legisme” dan mengabaikan nilai-nilai hukum tidak tertulis seperti yang dianut pada negara-negara yang berhaluan “common law system”. Menurut Mahfud, perumusan netral prinsip negara hukum ini disebutnya sebagai “prismatik hukum” yaitu tidak berpihak pada ajaran civil law system dan juga tidak pada common law system tetapi menganut sisi positif keduanya. Oemar Senoadji sebagaimana dikutip oleh Muhammad Tahir Azhary dalam bukunya Negara hukum ; suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasinya pada periode negara madinah dan masa kini berpendapat bahwa, negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia, karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila.

Dalam pelaksaanaan negara hukum di Indonesia, meskipun secara penjelasan konstitusional UUD NRI 1945 tidak menyebutkan secara spesifik menyatakan menganut sistem negara hukum tertentu (civil law atau common law), namun dalam praktiknya negara hukum Indonesia lebih condong pada sistem hukum civil law yaitu menjadikan hukum positif sebagai dasar dalam pelaksanaan hukum, sedangkan yurisprudensi hanya dijadikan sumber hukum yang masih membutuhkan tindak lanjut untuk dibentuk dalam peraturan perundang undangan agar lebih mengikat dalam pelaksanaannya.

Merujuk pada sistem negara hukum Indonesia yang lebih condong pada hukum tertulis, maka asas salus populi suprema lex esto tidaklah dapat “muluk-muluk” langsung diberlakukan dengan mengenyampingkan regulasi peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, sekalipun dalam kondisi menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat ataupun bencana non alam nasional seperti yang kita alami pada hari ini. Keberlakuan asas a quo haruslah mendapat legitimasi terlebih dahulu dari produk hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) agar dapat diterapkan dalam pelaksanaannya. Hal ini kembali memunculkan pertanyaan, apakah asas tersebut tidak ada atau belum ada dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

Pembukaan UUD NRI 1945, alenia ke 4 tentang tujuan kemerdekaan Indonesia menyebutkan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tertinggi di Republik Indonesia tersebut, ketika dicermati maka akan ditemukan kesamaan tujuan dengan asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi”, hal ini mengingat bahwa pemaknaan tujuan negara tersebut secara hakiki adalah mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat yang ada di dalamnya. Selanjutnya implementasi tujuan tersebut pun, dimuat dalam Pasal 28 A UUD NRI 1945 yang menyebutkan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, tentunya hak yang melekat pada setiap warga negara menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pelaksanaannya. Apakah semangat asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” ini hanya tertuang dalam UUD NRI 1945 saja ? jawbannya tentulah tidak, semangat dalam asas ini menjadi dasar dan juga tertuang dalam beberapa regulasi yang ada, contohnya beberapa Undang-undang Republik Indonesia (UU) yang mengatur mengenai hak asasi manusia (HAM) turut memuat semangat dalam asas ini.

Jika kita kaitkan pada regulasi yang digunakan dalam menghadapi kondisi pada saat ini (pandemi Covid-19), UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan kesehatan yang dijadikan dasar kebijakan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam konsiderannya dibentuk dengan tujuan perlindungan kesehatan yang menjadi hal terpenting ketika berbicara tentang kehidupan dan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana pun juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan atas bencana.

Beberapa ketentuan tertulis dalam regulasi peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas membuktikan bahwasannya asas salus populi suprema lex esto telah ada dan telah tercerminkan dalam hukum Indonesia. Jikalau seperti itu, apakah asas ini benar-benar telah diterapkan dalam hukum Indonesia ?

Patut diingat bahwa dalam penelitian hukum selalu diungkapkan mengenai das sollen atau peraturan hukum sebagai fakta hukum dalam tataran teoritik (law in the books) dan das sein atau peristiwa hukum konkrit sebagai fakta hukum dalam penerapannya (law in action). Ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan tersebut masih dalam ruang lingkup atau ranah das sollen atau suatu pertauran yang ideal semata. Sedangkan dalam penerapannya (das sein) asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” ini masih menjadi polemik yang patut dipertanyakan hingga hari ini. Beberapa rentetan kejadian seperti penculikan aktivis di masa Orde Baru yang belum menemukan titik terang hingga hari ini, munculnya korban jiwa dalam aksi penyampaian aspirasi yang masih marak terjadi hingga di era Reformasi ini, bahkan yang terkahir begitu jelas dan nyata dapat kita lihat dalam event terbesar negara demokerasi ini yaitu pemilihan umum (PEMILU) serentak 2019 yang merenggut ratusan korban jiwa dari penyelenggara pemilu. Beberapa kejadian tersebut, membentuk keraguan akan pelaksanaan secara nyata asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” di republik yang kita cintai ini.

Terakhir, fenomena maraknya ungkapan salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi) ini haruslah dijadikan semangat baru untuk memperbaiki pelaksanaan dan penerapan hukum di Indonesia. Jangan sampai ungkapan atau asas yang mulia tersebut hanya dijadikan sebagai narasi politis belaka, terlebih lagi dalam keadaan sekarang ini. Cita luhur pemikiran Cicero tidak boleh hanya sekedar hidup dalam dunia akademis semata, melainkan haruslah hidup dalam penerapan hukum di Indonesia.

Oleh : Zelig ilham hamka.S.H. (Aktivis Kepemudaan)

Leave a Reply