September 26, 2020

Mantan Ketua Pansus : Rumah Subsidi Diatas Aset Pemkot Jadi Komersil Berarti Ada Pelanggaran Hukum

BDKlik.com, – Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu yakni Heri Ifzan dipanggil penyidik tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu untuk dimintai keterangan terkait penyidikan kasus dugaan penjualan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu seluas 8,6 hektar yang ada di Perumnas Korpri Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Selasa (7/7/2020).

Usai dimintai keterangan oleh penyidik, Heri Ifzan menyebutkan lahan seluas 62,9 hektar yang saat ini dalam pengusutan Kejari Bengkulu berdasarkan rapat Pansus dan penelusuran tim Pansus waktu itu, memang merupakan aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kota. Ini dikuatkan dengan sejumlah dokumen yang dibuat oleh tim sembilan yang dibentuk Pemda Kota waktu itu untuk melakukan pembebasan lahan tersebut pada 1995 lalu. Waktu itu timbul kekecewaan dari tim Pansus dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena 1000 perumahan subsidi bagi PNS Pemkot ternyata di komersilkan semuanya oleh oknum pengembang.

“Awal dari sinilah Pansus mulai bergerak kalau memang lahan ini milik Pemerintah Daerah berarti ada pelanggaran hukum, kenapa Pemerintah membayar untuk Pemerintah sendiri dan ini tidak boleh terjadi,” kata Heri Ifzan.

Heri Ifzan juga mengungkapkan, Pansus juga telah mendapatkan informasi bahwa pihak pengembang menjaminkan lahan tersebut sebagai Hak Guna Usaha (HGU) ke Bank Tabungan Negara (BTN) untuk menggelontorkan dana subsidi perumahan tersebut. Namun ternyata dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya karena PNS membeli lahan tersebut 100 bukanlah subsidi melainkan komersil.

“Untuk dana yang di gelontorkan oleh BTN secara real kita tidak mengetahui karena itu rahasia perusahaan mereka (pengembang) dan kita juga tidak bisa masuk ke ranah tersebut. Faktanya mereka melakukan komersil penuh,” jelas Heri Ifzan.

Heri Ifzan menambahkan, ia mengapresiasi pengusutan yang dilakukan oleh Kejari Bengkulu karena pihaknya menilai Kejari telah bekerja maksimal dalam hal ini. Heri Ifzan berharap kasus tersebut sampai di meja hijau sehingga siapa yang salah dan siapa yang benar terbukti di Pengadilan.

Diketahui, tim penyidik Pidsus Kejari Bengkulu telah mengantongi kerugian negara kasus ini yang mencapai milyaran rupiah. Selain itu, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi antara lain, Camat Muara Bangkahulu, Lurah Bentiring dan Direktur PT. Tiga Putra.

Untuk diketahui, kasus ini berawal pada tahun 1995 silam, telah dilakukan pembebasan lahan milik Pemkot seluas 63 hektar yang terletak di Perumahan Korpri Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu oleh tim sembilan yang dibentuk Pemkot. Kemudian dilakukan pengukuran lahan dan hasil pengukuran lahan ternyata luasnya 62,9 hektar.
Kemudian seiring berjalannya waktu, pada tahun 2015 lalu di lahan tersebut diduga telah terjadi penyimpangan oleh oknum tidak bertanggungjawab yang mana penjualannya dilakukan secara terpisah atau parsial yang ujungnya dibuat dalam bentuk satu Hak Guna Bangunan (HGU) dengan luas lahan kurang lebih 8,6 hektar. (461)