November 28, 2021

Kepala Paud Ngaku Kena Jebakan Batman BPJS

BDKLIK.com,- Yuyun, Kepala Paud Anggita Kelurahan Padang Serai mengaku terkena jebakan Batman BPJS Kesehatan. Hal itu berawal saat ia memenuhi panggilan pihak BPJS untuk merubah status BPJS Guru Paud yang sudah ada menjadi BPJS yang ditanggung Yayasan.

“Yayasan kami ini hanya formalitas, namanya lembaga harus ada yayasan, dan itu tidak besar, penghasilan kami tidak besar, masa BPJS dibayar menggunakan gaji guru. Bagaimana kami bisa bayar tagihan melalui yayasan yang pendapatannya kecil dan tidak mungkin membayar BPJS dengan momotong gaji guru. Oke lah, para guru yang belum punya BPJS atau yang masih berstatus mandiri dapat kita lakukan pendaftaran ulang melaui yayasan, tapi kalau yang sudah ada kenapa harus mendaftar lagi,” katanya, Selasa (2/11/2021) sore.

Yuyun mengungkapkan, para guru Paud Anggita sudah memiliki kartu BPJS masing-masing, ada yang ditanggung PNS, ada yang ditanggung pemerintah dan BPJS mandiri.

“Jadi sama saja jebakan Batman dong, kalau kita datang kesana, tanda tangan daftar hadir, tanda tangan surat pernyataan dan dia (BPJS) ambil berkas guru. Selang beberapa hari ditelpon untuk mengirimkan kartu keluarga (KK). Tiba-tiba muncul tagihan sebesar Rp 716 ribu-an yang dilimpahkan ke Yayasan,” ungkap Yuyun.

“Yang saya kaget, ada nama saya, ada nama anak saya, sedangkan BPJS saya ditanggung oleh PNS, yaitu suami saya yang sudah ada pemotongan gaji untuk bayar BPJS. Setelah saya cek di Puskesmas, mulai hari ini bila tidak membayar tagihan, BPJS akan di nonaktifkan, BPJS tidak bisa digunakan, kok sekejam itu. Sementara mereka tidak ada konfirmasi. Seharusnya pihak BPJS komunikasi dengan baik, datang ke lembaga-lembaga agar tidak ada yang merasa dirugikan. Saya menganggap kedatangan saya sama saja jebakan Batman. BPJS kejar target,” tukas Yuyun.

Sementara itu, mengenai hal ini, Dede Ahadiat selaku Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta, BPJS Kesehatan mengatakan, sesuai Undang-undang, tugas BPJS antara lain menerima pendaftaran, melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

“Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) badan usaha atau lembaga baik besar, menengah dan kecil secara bertahap harus mendaftar di BPJS Kesehatan,” katanya, Rabu (3/11/2021) siang.

“Kita berikan form registrasi, itupun bagi badan usaha yang mau mendaftar. Kami sama sekali tidak bermaksud untuk menjebak, kami lakukan tugas dan wewenang dengan sebaiknya,” jalas Dede.

Dede menambahkan, dalam hal ini hanya terdapat mis komunikasi antara petugas layanan dan Yuyun. (461)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com