Kejati Ingatkan Saksi Kasus Replanting Sawit Rp 150 M Kooperatif, Jangan Sampai Dijemput Paksa

BDKLIK.com, – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu mengimbau tegas para saksi kasus dugaan korupsi kegiatan Replanting Sawit tahun 2019-2020 di Kabupaten Bengkulu Utara senilai Rp 150 miliar lebih agar kooperatif memenuhi panggilan penyidik Kejati Bengkulu untuk dimintai keterangan.

“Kita imbau kepada para saksi kasus dugaan korupsi kegiatan Replanting Sawit Bengkulu Utara yang saat ini dalam penyidikan kita, agar kooperatif memenuhi panggilan kita guna mempercepat proses,” kata Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani, SH.MH, Selasa (18/1/2022).

Sementara itu, Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH menuturkan, imbauan tersebut untuk menghindari upaya jembut paksa bagi saksi yang mangkir dari 3 kali pemanggilan.

“Kami imbau pada para saksi lainnya, kita menghindari panggilan paksa. Kalau sudah tiga kali dipanggil tidak datang, otomatis kita lakukan upaya paksa, itu yang kita hindari, sehingga kami harap pada para saksi kalau dipanggil datang untuk dimintai keterangan,” jelas Danang.

Sebelumnya, Aspidsus Kejati Bengkulu, Pandoe Pramoe Kartika, SH.MH, Kamis (6/1/2022) memastikan, pada awal tahun 2022 pihaknya bakal menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi program replanting kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019-2020.

Saat ini tim penyidik Pidsus Kejati Bengkulu tengah fokus memeriksa dan memintai keterangan para saksi terutama para kelompok tani penerima program replanting sawit Bengkulu Utara 2019-2020 yang jumlahnya mencapai ratusan kelompok tani.

Aspidsus Kejati Bengkulu berharap, pemeriksaan seluruh saksi selesai diawal tahun 2022 sehingga pihaknya bisa segera menetapkan tersangka program replanting sebesar Rp 150 miliar tersebut.

“Sebentar lagi ya, kita masih memeriksa saksi-saksi. Setelah itu Insya Allah, kita bisa menetapkan tersangka,” kata Pandoe Pramoe Kartika, saat rilis akhir tahun 2021.

Aspidsus menambahkan, mengenai perhitungan kerugian negara kasus tersebut dilakukan seiring dengan penyidikan yang dilakukan.

Diberitakan sebelumnya, dalam kasus ini Kejati Bengkulu, telah menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum pada kegiatan replanting di Kabupaten Bengkulu Utara tersebut.

Pada tingkat penyelidikan tim penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Bengkulu memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi mulai dari seluruh Ketua Kelompok Tani di Kabupaten Bengkulu Utara hingga Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

Setelah pihak-pihak tersebut dimintai klarifikasi, penyidik berkesimpulan menaikan status perkaranya ke tingkat penyidikan pada 13 juli 2021. (461)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com