September 22, 2021

Kasus Proyek Pengendali Banjir, Pokja dan Konsultan Perencana Bakal Bersaksi di Persidangan

BDKlik.com, – Pasca melaksanakan sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan tiga terdakwa dugaan korupsi proyek pengendali banjir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu tahun 2019 di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Bengkulu (Kejati) akan menghadirkan 8 orang saksi dan 2 orang saksi ahli untuk membuktikan dakwaan.

“Kita mengundang sesuai urutan di berkas perkara, untuk konsultan perencana, dan panitia atau kelompok kerja (Pokja), lebih kurang 8 orang,” kata Rozano Yudistira Kasi Penuntutan Kejati Bengkulu, saat dikonfirmasi, Sabtu (5/6/2021).

Rozano Yudistira menuturkan, sejauh penuntutan, ada pengbalian kerugian negara dari terdakwa kontraktor yang nilainya kurang lebih Rp 800 juta.

“Dalam sidang kemaren ketiga terdakwa tidak ada yang menyatakan keberatan dengan dakwaan JPU. Sidang lanjut ke pembuktian,” ungkap Rozano Yudistira.

Pada sidang pembacaan dakwaan yang diketuai Majelis Hakim Fitrizalyanto beberapa hari lalu. Ketiga terdakwa yakni Isnani Martuti Direktur CV Merbin Indah selaku kontraktor pelaksana kegiatan, Ibnu Suud Direktur CV Utaka Esa selaku Konsultan Pengawas, dan Apizon Nazardi Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Bengkulu oleh JPU didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 jucto pasal 18 ayat 1 huruf a, huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jucto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Didalam dugaan korupsi korupsi proyek pengendali banir air Sungai Bengkulu tahun 2019 dari hasil audit BPKP, negara mengalami kerugian Rp 1 miliar lebih. (461)