September 26, 2021

Kasus Dispendik Seluma, Kejati Sudah Kirim SPDP ke KPK

BDKlik.com, – Tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan korupsi pengadaan alat untuk tingkat SD dan SMP pada Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Seluma yang dananya bersumber dari dana bos Afirmasi tahun 2020 sebesar Rp 6 Miliar lebih.

Aspidsus Kejati Bengkulu, Pandoe Pramoe Kartika, SH.MH mengungkapkan, penyampaian SPDP salah satunya ke KPK merupakan keharusan sesuai dengan nota kesepahaman.

“Dengan pengusutan kasus itu kita naikkan ke Penyidikan SPDP nya kita laporkan ke KPK,” kata Pandoe Pramoe Kartika saat diwawancarai di Kejati Bengkulu, Senin (30/8/2021).

Pandoe Pramoe Kartika menuturkan, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti dengan memintai keterangan saksi-saksi sembari melakukan perhitungan sementara kerugian negara yang sifatnya estimasi. Setelah semua selesai, pihaknya nantinya akan mengajukan permintaan audit ke lembaga auditor.

“Kita masih mengumpulkan bukti-bukti, pemanggilan saksi-saksi supaya jelas dimana letak perbuatan melawan hukum dan kerugian negaranya,” jelas Pandoe Pramoe Kartika.

Dugaan sementara, lanjut Pandoe Pramoe Kartika, yang ditemukan penyidik berdasarkan keterangan ahli adalah penyalahgunaan wewenang jabatan, aturan mekanisme dana Bos dan lainnya.

“Kita sudah mengirimkan salah satu penyidik ke Pusat untuk minta keterangan saksi ahli soal kasus ini, semuanya sudah selesai,” beber Pandoe Pramoe Kartika.

Diketahui, dalam penyididikan perkara ini, penyidik Pidsus Kejati Bengkulu sudah meminta keterangan puluhan saksi. Bahkan penyidik telah melakukan pemblokiran rekening. Para saksi diperiksa untuk dimintai keterangan seputar pembelian alat media pembelajaran seperti Laptop, printer dan infokus, alat protokol kesehatan, yang diduga dalam pembeliannya alat itu terjadi Mark Up. (Jeger)