September 24, 2020

Kajati Dukung Kejari Usut Tuntas Dugaan Penjualan Aset Pemkot Guna Kembalikan Kerugian Negara

BDKlik.com, – Diketahui, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu sedang melakukan penyidikan kasus dugaan penyimpangan atau penjualan Aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu seluas 8,6 hektar di kawasan Perumnas Korpri Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Pengusutan yang dilakukan Kejari tersebut mendapat dukungan dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu A. Muh Taufik, SH.MH yang menyatakan langkah Kejari Bengkulu merupakan upaya untuk memulihkan aset sekaligus kerugian negara dari tangan oknum tidak bertanggungjawab.

“Saya sangat mendukung sekali karena apa kita mengembalikan aset-aset yang diambil yang tidak punya kepentingan didalamnya, karena dengan kita membantu mengembalikan aset berarti kerugian negara bisa dikembalikan untuk dipergunakan yang lainnya,” ungkap Kajati Bengkulu A. Muh Taufik saat dikonfirmasi, Sabtu (20/6/2020)

Selain itu, A. Muh Taufik menegaskan, pihaknya akan memantau langsung pengusutan kasus tersebut.

“Saya sudah dapat informasi dan saya akan mengecek serta tetap memantau perkara ini,” jelas A. Muh Taufik.

Diketahui, dalam kasus tersebut tim penyidik Kejari Bengkulu telah mengantongi kerugian yang dialami negara namun untuk nominalnya belum disampaikan kepada publik. Selain itu, Kejari Bengkulu dalam kasus ini telah memeriksa puluhan saksi dan tidak menutup kemungkinan setelah kerugian negara dikantongi, penyidik kemudian bakal menetapkan tersangka.

Dilansir sebelumnya, kasus ini berawal pada tahun 1995 silam, telah dilakukan pembebasan lahan milik Pemkot seluas 63 hektar yang terletak di Perumahan Korpri Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu oleh tim sembilan yang dibentuk Pemkot. Kemudian dilakukan pengukuran lahan dan hasil pengukuran lahan ternyata luasnya 62,9 hektar.

Kemudian seiring berjalannya waktu, pada tahun 2015 lalu di lahan tersebut diduga telah terjadi penyimpangan oleh oknum tidak bertanggungjawab yang mana penjualannya dilakukan secara terpisah atau parsial yang ujungnya dibuat dalam bentuk satu Hak Guna Bangunan (HGU) dengan luas lahan kurang lebih 8,6 hektar. (461)