November 28, 2021

IGTKI Sebut Aturan BPJS ‘Beli Kucing Dalam Karung’

BDKLIK.com, – Polemik pihak BPJS Kesehatan dan yayasan yang menaungi PAUD di Kota Bengkulu belum usai, sebelumnya, BPJS disebut jebakan Batman oleh Kepala PAUD Anggita Yayasan Riung Panang saat memenuhi panggilan pihak BPJS untuk merubah status BPJS Guru Paud yang sudah ada, menjadi BPJS yang ditanggung Yayasan.

Permasalahan itu ditanggapi Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTKI) Provinsi Bengkulu Wisna. Bahkan Wisna menyebut bahwa aturan BPJS seperti beli kucing dalam karung.

“Secara aturan pihak BPJS sudah benar, tapi kita lihat dulu, tidak serta merta BPJS cuma berlandaskan aturan, lihat juga gaji gurunya berapa, ini maaf saya bilang, gaji guru PAUD itu dibawah gaji Pembantu Rumah Tangga loh. Jadi jangan cuma melihat dia di Yayasan, lihat juga dari sisi kemanusiaan,” kata Wisna Sabtu (13/11/2021) siang.

Wisna prihatin pada kondisi gaji Guru di Taman Kanak-Kanak masih sangat minim, sebab Yayasan belum sanggup memberikan gaji UMR karena pendapatan yayasan yang kecil.

“Saya berharap kepada pihak BPJS supaya melihat, kita duduk bersama, kemudian kita sosialisasikan dan tidak serta merta memanggil beberapa yayasan untuk memasukkan dan mewajibkan gurunya,” ungkap Wisna.

Wisna menuturkan, pihaknya sudah berupaya memediasi antara kedua belah pihak untuk menyelasaikan masalah dan didapati kesepakatan agar pihak yayasan mengirimkan surat keberatan kepada pihak BPJS untuk selanjutnya lakukan pertimbangan.

“Pihak BPJS sudah berjanji pada kami untuk mensosialisasikan dulu tentang aturan aturan BPJS. Saya rasa memang tidak ada panggilan itu kalau janji mereka sudah penuhi, tapi saya kecewa karena pihak yayasan sudah buat surat keberatan, tapi tadi pagi saya dapat informasi surat keberatan itu ditolak, artinya status BPJS guru yang lama masih Non aktif dan harus bayar,” ungkap Wisna.

Terkait BPJS disebut Jebakan Batman, menurut Risna itu wajar, karena komunikasi pihak BPJS kurang bagus, dan para guru PAUD merasa terjebak dan itu sah-sah saja.

“Saya anggap polemik ini terjadi karena mis komunikasi sebab, pihak BPJS yang sosialisasi tidak menyampaikan dengan detail aturan-aturan BPJS. ‘Batman’ itukan tertutup, memang ada beberapa hal yang mereka tutupi tentang aturan BPJS. Kalau bahasa saya, beli kucing dalam karung, dengar suaranya meong meong tapi tidak tahu kucingnya seperti apa,” kata Wisna.

“Kalaupun ini mentok, salah pihak yayasan yang tanda tangan diatas materai, dari pihak BPJS kan ada jedanya selama 14 hari untuk meninjau. Ini kok tanpa jeda kemudian keluar tagihan dan status BPJS guru yang lama Non aktif. Jadi wajar saja kalo kawan kawan katakan jebakan Batman,” tutup Wisna.

Mengenai ini, sebelumnya Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik, Mitra Akbar
membantah pengakuan Yuyun, Kepala PAUD Anggita Yayasan Riung Panang soal terkena jebakan Batman BPJS Kesehatan saat memenuhi panggilan pihak BPJS untuk merubah status BPJS Guru Paud yang sudah ada, menjadi BPJS yang ditanggung Yayasan.

Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya ke dalam program JKN-KIS, dalam hal ini ke yayasan Riuang Panang yang sudah memiliki NIB dari DMPTPSP.

“Berdasarkan hal tersebut BPJS Kesehatan yang diberikan tugas berdasarkan Undang undang untuk memastikan badan usaha telah memberikan jaminan sosial Kesehatan kepada pekerjanya,” katanya, Jumat (5/11/2021).

Pada 21 September 2021 sesuai dengan tahapan pendaftaran Relation Officer (RO) dari BPJS Kesehatan melakukan telemarketing (pemberian informasi melalui telepon) kepada Badan Usaha Yayasan Riuang Panang no Telp Siti Yuniana tentang program JKN-KIS dan dilanjutkan dengan adanya undangan pemanggilan pemeriksaan oleh Tim P4 BPJS Kesehatan pada hari berikutnya.
“Setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor BPJS Kesehatan Kemudian dari RO BPJS Kesehatan telah menjelaskan manfaat dan kewajiban dari pemberi kerja dari PPU Badan Usaha sebagaimana tertuang di dalam Peraturan PResiden nomor 82 Tahun 2018,” jelasnya.

Berdasarkan Perpres 82 tahun 2018 bahwa, Suami dan Istri sama sama bekerja maka pemberi kerja wajib mendaftarkan masing masing pekerja ke dalam Program JKN-KIS (pasal 14) dan di dalam Permensos nomor 5 tahun 2016; sementara bagi yang belum mempunyai kartu JKN-KIS sesuai denga Perpres 82 rahun 2018 pasal 13 Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran. (461)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com