Datangi KPK, FPR Pertanyakan Kelanjutan Kasus Benur di Bengkulu

BDKLIK.com, – Ormas Front Pembela Rakyat (FPR) Provinsi Bengkulu dan Lembaga Pekat Provinsi Bengkulu mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Kedatangan mereka mempertanyakan permasalah krusial yang terjadi di Provinsi Bengkulu, salah satunya mengenai runtutan kasus dugaan suap ekspor benur atau benih lobster yang telah menjerat Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan Suharjito direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) yang memiliki tambak udang di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Bengkulu, yang mana dalam perkara tersebut diduga ada keterlibatan pejabat tinggi Bengkulu.

“Alhamdulillah kita bersama lembaga Pekat koordinasi dengan pihak KPK terkait beberapa persoalan yang pernah disampaikan ke KPK, terutama masalah benur di Bengkulu. Kasus-kasus yang pernah kami sampaikan mentok di daerah bahkan KPK sendiri terkesan tarik ulur menangani perkara di Bengkulu yakni soal benur,” kata Rustam Efendi Ketua FPR Provinsi Bengkulu, Kamis (28/10/2021).

Rustam Efendi mengungkapkan, sementara, mengenai laporan-laporan yang disampaikan ke KPK berdasarkan hasil koordinasi dengan KPK, hal itu sudah masuk dalam agenda KPK.

“Akan dijadwalkan dalam pertemuan kami lembaga Front Pembela Rakyat dan Lembaga Pekat Bengkulu dalam agenda pertemuan beberapa hari kedepan dengan pihak KPK terkait hal-hal tersebut,” tutup Rustam.

Perlu diketahui, diberita sebelumnya, KPK mengantongi bukti dugaan rasuah terkait perizinan tambak udang di Provinsi Bengkulu. PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) diduga mengajukan perizinan tambak udang di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Bukti itu terungkap dan termaktub dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK terhadap terdakwa Direktur PT DPPP Suharjito dalam sidang tuntutan, Rabu (7/4/2021).

Dalam surat tuntutan itu tertulis ratusan barang bukti. Dari jumlah tersebut, tercatat ada dua barang bukti terkait tambak udang , yakni: 1 (satu) bendel lembar Pengajuan Dana (Non Teknis) Tambak Udang Kaur Kecamatan Maje, Kab. Kaur Bengkulu Nomor: 034/DPP-UP/TMBK/IX/2020 tertanggal 23 September 2020. Dalam surat tuntutan, disebutkan bahwa barang bukti itu, termasuk soal tambak udang dikembalikan ke JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Edhy Prabowo Dkk.

Edhy Prabowo dalam kasus ini divonis dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan. Sedangkan Suharjito divonis hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Perkara ini, selain menjerat Edhy Prabowo juga menjerat lima orang lainnya yakni Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri, Staf Khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misanta, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, Ainul Faqih selaku staf istri Edhy, dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) sekaligus Pendiri PT Aero Citra Kargo (ACK).

Dalam proses penyidikan Edhy dkk itu, penyidik KPK telah memeriksa banyak saksi. Mulai dari penyelenggara negara, kementerian, hingga pihak swasta.

Diantara mereka yang pernah diperiksa yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Bupati Kaur Bengkulu Gusril Pausi, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, dan dari pihak PT DPPP termasuk Suharjito.

Saat memeriksa Isnan Fajri, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan tahapan permohonan perizinan tambak udang di Provinsi Bengkulu yang pernah diajukan oleh Suharjito sebagai salah satu eksportir Benur di KKP.

Penyidik juga mendalami keterangan Isnan Fajri terkait adanya dugaan aliran uang ke berbagai pihak atas permohonan perizinan tersebut.

“Isnan Fajri (Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengambangan Daerah Provinsi Bengkulu) didalami pengetahuannya terkait dengan tahapan permohonan perizinan tambak udang di Provinsi Bengkulu yang pernah diajukan oleh SJT sebagai salah satu eksportir Benur di KKP dan dugaan adanya aliran uang ke berbagai pihak atas permohonan perizinan tersebut,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri beberapa waktu lalu. (461)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com