Balas Surat Gubernur Soal Aset Pantai Panjang, Walikota Sampaikan Beberapa Poin

BDKLIK.com, – Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan menanggapi surat Gubernur Bengkulu nomor: 100/2.153/B.l/2020 perihal pelaksanaan tugas fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Didalam surat tertanggal 30 Desember 2021 tersebut, H. Helmi Hasan menyampaikan beberapa poin penting menyangkut pemanfaatan dan pengelolaan aset pantai panjang.

  1. Bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama tanggal 9 November 2021. Pemanfaatan dan pengelolaan aset pantai panjang sepenuhnya sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi Bengkulu. Sehingga pemerintah kota Bengkulu sudah tidak memiliki lagi kewenangan untuk melakukan pemanfaatan dan pengelolaan aset pantai panjang.
  2. Terkait dengan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam poin 3 surat Gubernur Bengkulu, bahwa beberapa jenis pajak, yakni pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak penerangan jalan dan pajak parkir merupakan jenis pajak yang memang menjadi hak dan kewenangan pemerintah kota Bengkulu, namun pajak tersebut tidak terikat dengan kepemilikan aset pantai panjang, sehingga jika terdapat hotel, restoran, tempat hiburan, penerangan jalan dan penyelenggaraan parkir berbayar yang diselenggarakan di pantai panjang, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi pemungutan pajaknya merupakan hak pemerintah kota Bengkulu.
  3. Terkait dengan penerangan jalan, berdasarkan ketentuan pasal 25 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan disebutkan bahwa setiap jalan yang digunakan lalulintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan antara lain alat penerangan jalan. Berdasarkan ketentuan tersebut kami berpendapat bahwa penerangan jalan yang ada dijalan pariwisata pantai panjang merupakan kewenangan dan kewajiban pemerintah provinsi Bengkulu, karena status jalan yang dimaksud adalah jalan provinsi, dan pemerintah provinsi pun telah melaksanakan kewenangannya dengan menerbitkan surat edaran gubernur Bengkulu Nomor : 656/1822/DISPAR/2021 tentang pemasangan lampu penerangan pada halaman depan hotel, rumah makan, restoran, kafe dan tempat hiburan lainnya dikawasan pariwisata pantai panjang kota Bengkulu tahun 2021.
  4. Terkait dengan pengelolaan kebersihan di pantai panjang, berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dibuat maka pemerintah kota Bengkulu sudah tidak melayani pengelolaan sampah maupun pemungutan retribusi persampahan di wilayah pantai panjang, karena sudah tidak memilki kewenangan.
  5. Bahwa berdasarkan berita acara kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi Bengkulu dengan pemerintah kota Bengkulu pada tanggal 9 November 2021 poin 5 menyebutkan hal-hal yang belum diatur pada poin kesepakatan di atas dapat disepakati lebih lanjut. Terkait dengan hal ini apabila pemerintah provinsi menginginkan adanya kerjasama dalam pelaksanaan penerangan jalan, kebersihan, perparkiran, sebaiknya diatur dalam kesepakatan yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi sebagai pemilik kewenangan pemanfaatan dan pengelolaan aset pantai panjang. (461)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com