September 24, 2020

APBDP Akan Dibahas Dalam Waktu Dekat

BDklik.com, – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bengkulu Aryono Gumay saat diwawancarai belum lama ini, mengatakan dalam waktu dekat Banggar kemungkinan akan melakukan rapat pembahasan APBDP setelah menerima masukan data dan berkas dari eksekutif.

“Mungkin dalam APBDP ini yang akan kita bahas adalah relokasi anggaran dan refocusing anggaran 204 milyar yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Nah disana nanti kita lihat dimana-mana, pemangkasannya disisi-sisi mana, di program apa saja, relokasinya dimana saja dan capaian targetnya seperti apa,” kata Aryono Gumay.

Karena, sambung Aryono Gumay, harus penyesuaian, berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) dan Perturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ada yang dipangkas. Misalnya, dana isentif daerah di pangkas, Dana Alokasi Khusus (DAK) di pangkas, otomatis perubahan struktural APBD.

“Dan tidak kalah penting juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita  tidak akan mencapai target, karena seperti Restoran tutup, hotel tutup, parkir gratis. Itu berpengaruh pada pendapatan kita, otomatis berubah struktural APBD. Kalau dulu kita tetapkan 1,2 triliun berdasarkan perhitungan kasar saya, mungkin
anggaran kita 800 milyar saja,” ucap Aryono Gumay.

Jika 800 milyar ini, lanjut Aryono Gumay, akan berefek pada semua kegiatan tidak bisa jalan karena, gaji dan honorerium itu totalnya 600,13 milyar. Sisanya untuk membayar listrik, telfon.

“Makanya ada surat edaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang diutamakan pencairan, listrik dan air. Selebih dari itu menunggu konfirmasi, karena posisi keuangan yang tidak memungkinkan, dan kita mengalokasikan 204 milyar untuk Covid-19, maka menganggu keuangan yang lain,” ungkap Aryono Gumay.

Aryono Gumay menyatakan, berdasarkan perhitungan dia, jumlah 204 tidaklah rasional. Waktu rapat Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pihaknya menyarankan pergeseran atau refokusing anggaran penggunaannya bertahap. Memang pada Surat Keputusan (SK) menteri keuangan diwajibkan untuk memindahkan anggaran dari belanja modal dan belanja barang 50 persen.

“Setelah mengurangi pendapatan, DAK dan sebagainya, jadi dialihkan semuanya ke Belanja Tidak Terduga (BTT). Tapi dana untuk Covid-19 disesuaikan dengan kebutuhan, jadi tidak terkunci. Kita pelaporan kemaren terkunci 2014 milyar. Ya kita berharap Covid-19 ini segera berlalu dan anggaran itu kita relokasikan kembali ke pos-pos sesuai dengan kebutuhan,” demikian Aryono Gumay. (461)