Akses keadilan dan bantuan hukum untuk masyarakat miskin Oleh: Nando Kaisar Utama,S.sos

Bdklik.com,-Artikel, Ubi societes ibi justicia

Dimana ada masyarakat dan kehidupan disana ada hukum (keadilan)

Salah satu hak dasar warga negara yang dimandatkan oleh konstitusi adalah persamaan dihadapan hukum serta berhak memperoleh kepastian hukum yang  adil(access to justice). Ini berlaku untuk setiap warga negara.

Menurut hukum positif keadilan diartikan dengan persamaan di mata hukum dengan dasar hukum dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 27 ayat (1) yang menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before the law) dan pemerintahan.

Ada perspektif yang berkembang di masyarakat, yakni tingginya biaya dalam penanganan proses perkara dalam ranah hukum. Mindset yang terbangun ini kemudian mempengaruhi tindakan, terlebih pada masyarakat tidak mampu. Sehinga apabila memiliki permasalahan hukum, mereka enggan untuk menempuh proses pengadilan dan menerima saja perlakuan ketidakadilan itu tanpa melakukan apapun,. Mereka tidak tahu harus kemana lagi untuk memperjuangkan haknya. Pada situasi lain, perlakuan tidak adil itu dibalas dengan melakukan kekerasan, sehingga malah menjadi pesakitan. Akhirnya, akses terhadap keadilan dianggap tidak mampu menjangkau lapisan masyarakat bawah.

Bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan hak yang di jamin oleh konstitusi, tetapi pada prakteknya terasa sulit. penelitian hukum normatif dan empiris digunakan untuk mengungkap persoalan tersebut. Terdapat kontradiksi antara UU no 16 tahun 2011 dengan UU no 18 tahun 2003.

Berdasar UU no 16 tahun 2011, kewajiban memberikan bantuan hukum terletak pada OBH yang telah terakreditasi, bukan pada advokat sebagai individu sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (1) UU no 18 tahun 2003. 

Namun niat baik dari UU ini belum sepenuhnya terlaksana. Masih terdapat tantangan dalam pengimplementasiannya. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya aturan ini menjadi permasalahan utama. Bantuan hukum maupun Organisasi Bantuan Hukum masih belum populer di masyarakat. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pada ayat (2) kemudian dijelaskan bahwa hak dasar dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Yang menjadi persoalan, justru masyarakat dengan kategori inilah yang amat minim pengetahuan mengenai ini. Seandainya tidak tersosialisasikan dengan baik dan efektif, maka tetap saja UU sulit menjangkau sasaran utamanya. Maka diperlukan sosialisasi yang masif ke pedesaan, daerah terpencil, dan pinggiran kota/kabupaten karena kebanyakan masyarakat seperti ini bermukim di daerah itu, walaupun tidak dipungkiri di daerah perkotaan juga masih ada.

Permasalahan lainnya adalah minim jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum. Di Bengkulu sendiri misalnya, hanya ada 7 Buah organisasi yang terakreditasi. Itu pun hanya ada di daerah perkotaan. Sangat sulit untuk menjangkau keseluruhan Kabupaten/Kota dengan jarak tempuh yang jauh. Masyarakat di daerah yang jauh pun tentu sulit untuk merasakan dampak dari kehadiran Organisasi Bantuan Hukum ini. Terlebih lagi juga sangat berkaitan dengan anggaran, yang setiap tahapan pelaksanaan jasa bantuan hukum, sudah ada penetapan biayanya. Tentu secara hitung-hitungan, untuk melakukan proses perkara misalnya, di daerah yang wilayahnya jauh, tentu tidak akan mencukupi, mengingat proses pengadilan bukanlah proses yang singkat. Mendorong jumlah OBH yang terakreditasi, memang dirasa penting, terlebih di daerah-daerah. Karena selain jangkauan untuk melakukan sosialisasi lebih mudah, masyarakat pun dapat mengakses layanan ini dengan terjangkau.

Terakhir tinggal bagaimana mengharapkan advokat sebagai ujung tombak jasa bantuan hukum dapat bekerja dengan baik. Mengesampingkan untung-rugi dan memiliki hasrat melayani, terutama kepada masyarakat miskin. Semangat memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum tanpa membedakan lapisan masyarakat guna mewujudkan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Advokat dianggap sebagaiOfficium Nobile (pekerjaan yang terhormat), maka ini menjadi salah satu jalannya. Karena masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan, belum tentu semuanya benar. Tapi, juga belum tentu semuanya salah. Oleh karena itu, setidaknya berikan kesempatan untuk mereka untuk memperjuangkan kebenaran, tanpa dibatasi oleh kemampuan ekonominya.(Yul)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com